Capres-capres Neo Lib

Kalau tidak ada halangan menghadang akan ada tiga calon presiden yang bersaing dalam pilpres Juli yang akan datang. Ketiga pasangan tersebut adalah SBY, JK-Win serta Megawati Soekarno Putri.

Bagaimana dengan kebijakan dan program ekonomi yang mereka tawarakan? Dari sisi paradigma kebijakan ekonomi ketiga tokoh kandidat kuat calon presiden tersebut sebenarnya memiliki paradigma kebijakan ekonomi yang sama. Dari rekam jejak selama mereka menjabat, ketiganya merupakan pengikut arus utama paradigma neo-liberalisme ekonomi yang pro pasar bebas. Logika dasar neoliberalisme menempatakan pemerintah sebagai alat untuk memastikan tegaknya aturan main. Negara harus minimalis dalam mengelola kepentingan publik, biarlah pasar yang aktif. Dengan logika dasar seperti ini privatisasi BUMN adalah sebuah bentuk kebijakan teknisnya. Pasar bebas, penghapusan tarif ekspor, penurunan pajak dan debirokratisasi merupakan sebuah syarat mutlak dalam setiap pembuatan kebijakan.

Kebijakan privatisasi BUMN yang kemudian diterusakan oleh pemerintah SBY/JK, penjulan Indosat ke Tamasek Singapura, dan kontrak karya Blok Gas Tangguh ke China merupakan contoh nyata kebijakan Megawati ketika beliau menjabat. Kontrak karya blok minyak Cepu ke Ekson Mobil dan UU Penanaman Modal Asing (PMA) yang sangat pro asing adalah sebagian kebijakan yang dibuat SBY/JK. Yang terakhir paket stimulus ekonomi juga sering dikritik sangat pro pengusaha ketimbang petani dan nelayan.

Dalam janji kampanyenya Megawati sangat berusaha membentuk image pro ”wong cilik” dengan janji sembako murah. Janji kebijakan ini pun dipertanyakan. Bagaimana caranya?
Apakah dengan mengatur distribusi dan harga sembako melalui mekanisme BULOG? Kalau ini dilakukan, berarti Megawati akan membuat petani Indonesia menjual beras kepada bulog dengan harga murah ketimabang harga pasar. Dengan kata lain petani kita yang miskin dan umumnya hidup di desa akan mensubsidi orang kaya dan hidup di kota. Dan inilah pola kebijakan yang dilakukan pemerintah orde baru ketika berhasil membuat harga sembako lebih murah.

SBY dan Partai Demokrat dalam janji kampanyenya sering membanggakan prestasi ekonomi pemerintahannya. Dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan tetap positif di tengah krisis global, pelunasan hutang terhadap IMF , swasembada beras, hingga penurunan harga minyak yang dilakukan tiga kali. SBY boleh bangga akan prestasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi pemertaan ekonomi tentu lah bertolak belakang.

Pelunasan hutang terhadap IMF bukanlah prsetasi pemerintah, namun itu adalah prestasi BI yang menurut UU BI independen dari pemerintah. Swasembada beras boleh saja dicatat namun harga beras tetaplah mahal. Harga minyak boleh turun, tetapi sayangnya tidak diikuti dengan penurunan harga yang terlanjur sudah naik akibat kebijakan menaikan harga minyak yang terburu-buru.

Bagaimana dengan JK, boleh dibilang JK dan SBY sama. Bahkan JK lah yang menjadi otak dominan kebijakan ekonomi pemerintahan SBY/ JK. Dalam janji kampanyenya JK mempunyai jargon ”lebih cepat lebih baik”. Dalam kampanye di Bandung baru-baru ini, JK menggelar dialog yang cukup interaktif. Seorang peserta kampanye pun bertanya bagaimana jika Golkar berkuasa, sistem kontrak buruh dihapuskan. JK pun tidak berani menjamin sistem kontrak dihapuskan. JK pun berdalih yang lebih penting adalah pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya. Lalu timbul pertanyaan kembali bagaimana caranya? Jawaban klasik tentu saja dengan cara memperluas investasi, maka luaslah lapangan kerja. Investasi akan datang tentu saja jika ada kebijakan yang menguntungkan pengusaha atau investor ketimbang pekerja. Dan sistem kontrak adalah bentuk kebijakan yang tentu saja lebih menguntungkan pengusaha dan investor.

Dari track record dan paradigma ekonomi ketiga kandidat kuat calon presiden tersebut tampaknya tidak akan ada perubahan dari kebijakan ekonomi. Yang ada mungkin karakter pengambilan keputusan saja. SBY lebih berhati-hati, JK lebih cepat dan gesit. Megawati berkarakter ”diam-diam menghanyutkan”.

Kandidat alaternatif seperti Prabowo, Rizal Ramli dan Sri Sultan sebenarnya menawarkan perbedaan paradigma kebijakan ekonomi yang berbeda, namun sayang hasil survey peluang calon presiden menunjukan bahwa posisi mereka masih jauh ketimbang SBY dan Megawati. Selain itu mereka tidak diuntungkan dengan sistem pemilihan presiden yang diatur UU pilpres.

Tampaknya rakyat kita sekali lagi akan ”dipaksa” lebih memilih ke sosok ketokohan kandidat ketimbang program ekonomi yang ditawarkan. Memilih presiden seharusnya bukan didasarkan variabel karakter pribadi seperti kewibawaan, ketegasan, ketampanan, keturunan dan lain sebagainya yang paling utama, namun justru platform dan paradigma kebijakan yang mereka tawarkan. Survey membuktikan bahwa presiden yang bermasalah dengan moral dan skandal wanita seperti Bill Clinton mendapat citra baik di mata publik Amerika. Hal ini dikarenakan keberhasilan kebijakan ekonominya Clinton dapat mengalahkan kelemahan moralitasnya. Begitupula dengan terpilihnya Obama, Obama dipilih lebih dikarenakan program perubahan yang ia tawarkan ketimbang warna kulit yang Ia miliki.


Wallahu’alam